Tirai Nusantara | Tebo - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tebo yang berlangsung pada Jum'at (11/07/2025) di aula utama DPRD Kabupaten Tebo, telah menyetujui Ranperda APBD Perubahan tahun anggaran 2025 dan Penetapan Perda RPJMD tahun 2025-2029. Rapat ini dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Khalis Mustiko.
"Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD.:
Dalam rapat paripurna tersebut, wakil ketua Sahendra yang mewakili 8 fraksi di DPRD Kabupaten Tebo menyampaikan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Perubahan dan RPJMD. Delapan fraksi tersebut menerima Ranperda APBD Perubahan dengan beberapa catatan, antara lain:
- Fraksi Partai Golkar meminta pembangunan posko damkar di setiap kecamatan, penyelesaian pembangunan fisik jalan di Tebo Ilir dan Tengah Ilir, serta memaksimalkan pembangunan kelurahan karena di kelurahan tidak ada ADD dan DD.
- Fraksi PDI-P meminta penyelamatan aset-aset daerah yang terbengkalai dan belum dimanfaatkan untuk menunjang pelayanan masyarakat, memastikan BPJS diberlakukan di Puskesmas dan RSUD, serta dukungan anggaran yang masih belum memenuhi prioritas masyarakat. Selain itu, fraksi ini juga meminta kantor Satpol PP lebih tegas menjalankan tugas dan fungsinya, salah satunya penertiban kafe remang-remang.
-Fraksi Partai PKB berharap kepada Bupati Tebo untuk menyusun Perda pengelolaan mess Jambi agar berfungsi dan melakukan pelatihan petugas pos damkar.
-Fraksi Demokrat memberikan apresiasi kepada Bupati atas penyampaian nota pendapatan APBD-P yang benar-benar menjadi instrumen yang mendorong pemerataan pembangunan secara menyeluruh. Fraksi ini juga meminta percepatan kegiatan infrastruktur yang tertunda tahun sebelumnya dan optimalisasi realisasi anggaran.
-Fraksi PAN meminta penyesuaian pembiayaan dari "silva" untuk masyarakat, seperti pengadaan obat-obatan di Puskesmas, penambahan ruang rawat inap di Puskesmas, pengangkatan tenaga honorer menjadi tenaga P3K, serta penambahan alsintan pada kelompok tani dan penyaluran bibit.
-Fraksi Gerindra meminta penerobosan Dana Bagi Hasil (DBH), penambahan fasilitas ruang pelayanan, penambahan angkutan sampah dan pengelolaan sistem pengangkutan sampah, serta optimalisasi pengawasan dan penindakan penyalahgunaan dana Desa.
-Fraksi Nasdem meminta peningkatan PAD, membuka investor untuk berinvestasi, dan meminta Inspektorat untuk memaksimalkan kerja terhadap penyelewengan dana Desa. Selain itu, fraksi ini juga meminta PU dan Dinas Pendidikan untuk segera menyelesaikan pekerjaan fisik yang tertunda.
Fraksi PKS meminta penggalian PAD melalui pajak bumi desa dan kota, menekan RSUD untuk memaksimalkan anggaran "silva" untuk pelayanan masyarakat, serta pembagian bibit pertanian dan perkebunan yang diberikan secara menyeluruh.
Bupati Tebo dalam kata sambutannya mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya rapat paripurna DPRD hari ini dan apresiasi setinggi-tingginya terhadap ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD dalam pembahasan dan pengesahan Ranperda APBD-P tahun 2025 serta Ranperda RPJMD tahun anggaran 2026-2029.
Bupati berharap agar Allah SWT senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua agar dapat bekerja dengan baik dan profesional.
(Ijal)
