Riau - Langkah tegas Bupati Siak, Afni, mencabut izin PT SSL yang dinilai merugikan masyarakat mendapat apresiasi luas. Tindakan ini dilakukan setelah berbagai aduan masyarakat terkait konflik lahan yang berkepanjangan. Keputusan tersebut memicu harapan masyarakat Indragiri Hilir (Inhil) agar Bupati H. Herman mengambil sikap serupa terhadap perusahaan yang bermasalah di daerahnya.
Pemerintah Kabupaten Siak resmi mencabut izin operasional PT SSL melalui mekanisme adendum, setelah perusahaan tersebut dinilai tidak mematuhi aturan dan menimbulkan dampak sosial di lapangan. Keputusan ini diambil untuk melindungi hak masyarakat yang merasa dirugikan akibat konflik agraria.
Selain Bupati Siak Afni yang mengambil langkah tegas, Ketua DPD LBH CCI, Syahwani S.Kom, CLA, CPLA, turut menyuarakan agar pemerintah daerah lain meniru langkah tersebut. Menurutnya, hingga kini belum ada langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk memberi efek jera kepada perusahaan-perusahaan yang bersengketa dengan masyarakat.
Di Kabupaten Indragiri Hilir, konflik serupa terjadi antara masyarakat dan perusahaan, seperti PT IJA dan PT SAGM. Masyarakat mengaku lahannya diserobot, merugi akibat serangan hama yang dituding berasal dari area perusahaan, bahkan ada warga yang masuk penjara karena memperjuangkan haknya. Situasi ini menimbulkan rasa tidak adil dan duka mendalam bagi keluarga korban.
Pasca-pencabutan izin PT SSL di Siak, masyarakat Inhil berharap Bupati Herman segera menindak tegas perusahaan-perusahaan nakal yang terlibat dalam konflik agraria. Bentuk tindakan yang diharapkan meliputi peninjauan izin, pemberian sanksi, hingga pencabutan izin operasional jika terbukti melanggar.
"Beranikah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengadendum atau mencabut izin perusahaan yang berkonflik dengan masyarakat, seperti yang dilakukan Bupati Siak?" tanya Syahwani. Ia menegaskan bahwa langkah ini penting untuk memulihkan keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Masyarakat kini menunggu langkah nyata Bupati H. Herman dalam menanggapi persoalan ini. Keputusan yang diambil nantinya akan menjadi tolok ukur keberpihakan pemerintah terhadap warganya.(Indra TT)
