Indragiri Hilir – Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada media massa yang telah berperan aktif dalam fungsi pengawasan publik, khususnya terkait pengelolaan aset daerah.
“Di jabatan baru ini, kami terbuka dan menerima saran serta informasi sekecil apa pun terkait pengelolaan barang milik daerah. Masalah aset ini bukan hanya terjadi di Pemerintah Kabupaten Inhil, melainkan juga di banyak daerah lain,” ujar Feri Irawan Plt Kepala BKAD Inhil dalam keterangannya.
Berdasarkan data, terdapat 93 unit aset tetap berupa peralatan dan mesin yang berada di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pengguna barang. Permasalahan tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), termasuk pengelolaan keuangan dan aset. Hasil pemeriksaan BPK menjadi dasar bagi BKAD Inhil untuk terus melakukan tindak lanjut.
BKAD Inhil telah membentuk Tim Penertiban Barang Milik Daerah yang melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta instansi vertikal terkait. Selain itu, apel kendaraan dinas, baik roda dua maupun roda empat, juga telah digelar sebagai langkah inventarisasi kembali kendaraan dinas yang tersebar di seluruh OPD.
“Langkah ini penting untuk menelusuri aset-aset yang belum ditemukan. Kami terus berkoordinasi dengan Inspektorat dalam menindaklanjuti setiap temuan,” jelasnya.
Sikap tanggap Kepala BKAD dalam memberikan penjelasan dan keterbukaan informasi mendapat apresiasi dari kalangan awak media. Jawaban yang santun serta penuh keakraban dinilai menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk lebih transparan dalam pengelolaan aset. (Indra TT)
