Indragiri Hilir - Misteri tengah menyelimuti kinerja Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Dua hari berturut-turut, Tim GWI (Gabungan Wartawan Indonesia) Kabupaten Indragiri Hilir mendatangi kantor Inspektorat Inhil untuk meminta klarifikasi terkait sejauh mana lembaga pengawas internal pemerintah daerah itu melakukan pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Inhil.
Namun, hasilnya nihil.
Meski halaman kantor tampak ramai dengan motor pegawai yang terparkir, suasana di dalam kantor justru lengang. Hampir tidak ada aparatur sipil negara (ASN) yang bisa dimintai keterangan. Saat awak media berupaya mengkonfirmasi, jawaban yang muncul selalu sama: “Sedang keluar” atau “Ada urusan dulu.”
Lebih mengejutkan, ketika salah satu ASN diminta memberikan kontak pejabat berwenang untuk konfirmasi resmi, jawaban yang diterima justru mengambang. Ia mengaku tidak tahu harus diarahkan ke bagian mana, bahkan menyatakan tidak memiliki nomor pimpinan yang lebih berwenang. Sikap ini semakin menimbulkan tanda tanya besar: ada apa yang sedang ditutupi Inspektorat Inhil?
Kinerja Inspektorat sejatinya menjadi kunci utama dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBD, terutama di tengah sorotan publik terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran di daerah. Namun, sikap menghindar yang ditunjukkan oleh lembaga ini justru memunculkan spekulasi.
“Inspektorat Inhil memang terkenal sulit ditemui ketika dimintai konfirmasi. Ini sudah jadi rahasia umum. Padahal, mereka adalah lembaga pengawas. Kalau pengawasnya sendiri tidak transparan, bagaimana rakyat bisa percaya pengelolaan anggaran daerah?” ujar seorang pengamat masyarakat yang enggan disebutkan namanya.rabu (20/8/2025)
Fenomena pegawai yang “selalu keluar” meski motor mereka berjajar di halaman kantor memperkuat dugaan adanya upaya menghindar dari sorotan media. Publik kini mulai curiga apakah ada penyimpangan dalam pengawasan anggaran daerah yang sengaja ditutup-tutupi.
Jika benar demikian, maka Inspektorat tidak hanya gagal menjalankan fungsinya, tetapi juga melukai kepercayaan rakyat terhadap pemerintah daerah.
Melihat kondisi ini, masyarakat mendesak Bupati Inhil agar lebih selektif dalam menempatkan ASN di jabatan strategis, khususnya di lembaga pengawas. Jangan sampai jabatan hanya diisi oleh ASN yang tidak responsif, sulit ditemui, dan tidak transparan dalam memberikan informasi.
Keterbukaan informasi publik adalah hak masyarakat. Lembaga pengawas seperti Inspektorat seharusnya menjadi yang paling siap memberikan jawaban, bukan justru paling sulit ditemui.
Kini, bola ada di tangan Bupati Inhil: apakah akan membiarkan Inspektorat terus bersembunyi di balik alasan klasik “DL dan sedang keluar,” atau segera membenahi agar rakyat mendapat jawaban yang terang?
Hingga berita ini diterbitkan, pihak inspektorat belum terkonfirmasi dan memberikan pernyataan resminya namun, Tim GWI (Gabungan Wartawan Indonesia) Kabupaten Indragiri Hilir gabakan terus berupaya mengaku informasi perihal adanya dugaan tersebut sesuai data dan fakta yang konkrit.
Tim GWI (Gabungan Wartawan Indonesia) Kabupaten Indragiri Hilir
