Pedagang Belakang Balok Desak Keadilan dan Solusi Relokasi Nyata di DPRD Bukittinggi

​BUKITTINGGI – Ruang rapat DPRD Kota Bukittinggi menjadi saksi bisu pecahnya ketegangan dan air mata puluhan pedagang takjil kawasan Belakang Balok pada Senin (23/2/2026). Audiensi yang digelar menyusul aksi penertiban oleh Satpol PP tersebut mengungkap luka mendalam para pedagang yang merasa kebijakan "estetika kota" dilakukan tanpa solusi konkret.

​Relokasi yang Masih "Imajiner"

​Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Satpol PP memang tengah gencar menegakkan aturan ketertiban umum. Namun, bagi para pedagang, aturan tersebut terasa mencekik karena lokasi alternatif yang dijanjikan hingga kini belum siap huni.

​"Kami diminta pindah, tapi pindahnya ke mana? Lokasi yang ditawarkan masih imajiner, tidak siap untuk berjualan.

 Padahal Ramadhan terus berjalan, dan setiap hari yang hilang berarti hilangnya nafkah untuk keluarga kami," keluh salah seorang perwakilan pedagang dalam audiensi tersebut.

​Soroti Dugaan Tebang Pilih

​Kekecewaan pedagang kian memuncak saat mereka menuding adanya praktik "tebang pilih" dalam penertiban. Mereka mempertanyakan mengapa kawasan Belakang Balok dilarang keras, sementara aktivitas serupa di ruas jalan lain, seperti kawasan Tarok, masih dibiarkan berjalan tanpa hambatan.

​Selain itu, terungkap fakta menarik mengenai perubahan pola finansial di lapangan. Jika tahun-tahun sebelumnya terdapat praktik "setoran" ke pihak kelurahan, tahun ini para pedagang dengan tegas menolak hal tersebut. "Sekarang tidak lagi. Kami lebih memilih memberikan uang itu kepada anak yatim," tegas salah satu pedagang di hadapan anggota dewan.

​Respon DPRD Rapat Dilanjutkan Besok

​Audiensi dengan nomor undangan 005/134/DPRD-BKT/II/2026 ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bukittinggi, H. Syaiful Efendi, LC., M.A., didampingi Wakil Ketua Zulhamdi Nova Chandra, serta anggota dewan lainnya; Neni Anita, Amrizal, Ibra Yaser, dan Yundri Refno Putra.

​Mengingat suasana yang alot dan belum adanya titik temu antara Pemkot dan pedagang, rapat sempat diskors selama 30 menit sebelum akhirnya diputuskan untuk ditunda.

​"Rapat kita tutup hari ini, dan akan kita lanjutkan Selasa 24/2/2026 untuk mencari jalan keluar terbaik. Kami akan terus mengawal aspirasi warga," ujar Syaiful Efendi saat menutup persidangan.

​Harapan pada Wali Kota

​Kini, bola panas berada di tangan Pemerintah Kota. Para pedagang menaruh harapan besar agar Wali Kota Bukittinggi dapat turun langsung mendengarkan aspirasi mereka secara personal, bukan sekadar menerima laporan di atas meja. Bagi pedagang, ini bukan sekadar soal aturan, melainkan soal keberlangsungan hidup di bulan suci Ramadhan.(***)