Tirainusantara.co.id | Pekanbaru – Gabungan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Riau bersama KNPI Riau dan sejumlah organisasi kemahasiswaan lainnya, mendesak DPRD Provinsi Riau segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut defisit anggaran sebesar Rp1,76 triliun dalam APBD Riau Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.
Dalam diskusi yang digelar bersama para elemen mahasiswa menyampaikan bahwa angka defisit yang sangat besar tersebut tidak bisa dianggap sebagai kesalahan administratif semata. Menurut DPD IMM Riau hal ini mencerminkan lemahnya pengawasan, buruknya perencanaan, dan bahkan berpotensi mengandung unsur penyimpangan dalam pelaksanaannya.
“Ini bukan sekadar kelalaian teknis, tapi bentuk kebobrokan struktural. Ketika belanja daerah tumpang tindih, efisiensi diabaikan, dan perencanaan menjadi formalitas belaka, maka yang lahir bukan sekadar defisit, tapi krisis kepercayaan publik,” ujar Ketua Umum DPD IMM Riau, Alpin Jarkasi Husein Kepada Jurnalis,Rabu (25/06/2025).
Ia menegaskan, dampak defisit ini bukan hanya soal angka di neraca keuangan, melainkan penderitaan nyata rakyat seperti infrastruktur yang terbengkalai, sekolah yang tak direnovasi, layanan kesehatan yang minim, dan ekonomi masyarakat yang stagnan.
Cipayung Plus Riau menilai bahwa defisit ini akan menjadi beban serius bagi APBD 2025 dan sangat mungkin menghambat pembangunan sektor vital seperti jalan, pendidikan, kesehatan, hingga pemulihan ekonomi daerah. Oleh karena itu, mereka menuntut DPRD Provinsi Riau mengambil sikap tegas dan tidak sekadar fokus pada kepentingan pokok-pokok pikiran (pokir) semata.
“Pansus yang dibentuk harus bekerja secara transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik,” tegas Alpin.
Dalam pernyataan bersama organisasi-organisasi di bawah Cipayung Plus seperti KAMMI, HMI, GMNI, PMII, GMKI, IMM, dan Himapersis menegaskan bahwa DPRD tidak boleh hanya menjadi lembaga formalitas tanpa kontrol nyata.
“Kami mendesak DPRD segera membentuk Pansus untuk menggali akar persoalan, bukan hanya duduk dalam rapat tanpa solusi. Jika tidak ada tindakan tegas dalam waktu dekat, kami akan menggelar aksi besar-besaran,” tegas mereka.
