Wali Kota Bukittinggi Terima 147 Rekomendasi DPRD, Instruksikan SKPD Segera Tindak Lanjuti Catatan LKPJ 2025

BUKITTINGGI – Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, secara resmi menerima 147 poin rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Penyerahan dokumen evaluasi tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Bukittinggi, Selasa (28/4/2026).

​Ketua DPRD Bukittinggi, Syaiful Efendi, menjelaskan bahwa poin-poin rekomendasi tersebut merupakan hasil kerja keras Panitia Khusus (Pansus) yang telah membedah laporan kinerja pemerintah sejak akhir Maret lalu. Instrumen ini diharapkan menjadi standar akuntabilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan kota.

​Fokus Perbaikan di Berbagai Sektor

​Juru Bicara Pansus DPRD, Dedi Fatria, memaparkan bahwa dari ratusan rekomendasi yang diserahkan, terdapat poin-poin krusial yang memerlukan atensi segera dari jajaran eksekutif, di antaranya:

​Penanganan Banjir & Drainase: Mendesak Dinas PUPR untuk memprioritaskan perbaikan sistem pembuangan air dan infrastruktur jalan serta penerangan umum.

​Akses Pendidikan: Fokus pada pemerataan akses sekolah dan penguatan nilai budaya lokal sebagai tameng terhadap kenakalan remaja.

​Layanan Kesehatan: Peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dan penanganan serius terhadap penyakit menular (TBC & HIV/AIDS).

​Revitalisasi Pariwisata: Transformasi promosi digital dan konsistensi agenda wisata untuk meningkatkan daya saing kota.

​Respons Tegas Wali Kota

​Menanggapi catatan tersebut, Wali Kota Ramlan Nurmatias mengapresiasi masukan konstruktif yang diberikan oleh legislatif. Ia menegaskan bahwa seluruh masukan tersebut akan menjadi rapor bagi jajarannya.

​"Setiap SKPD wajib menindaklanjuti rekomendasi ini karena akan dilaporkan kembali pada LKPJ Tahun 2026 mendatang. Sinergi ini penting demi mewujudkan Bukittinggi yang lebih baik," tegas Ramlan.

​Wali Kota juga menginstruksikan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk segera memetakan langkah taktis berdasarkan catatan DPRD guna memastikan pelayanan publik berjalan lebih optimal di sisa tahun berjalan.

​Rapat paripurna ini berakhir dengan semangat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan capaian pembangunan Kota Bukittinggi selaras dengan kebutuhan masyarakat