Pemuda Kampar Kritik Kebijakan Ekspor Sawit, Sanusi: Jangan Rakyat Kecil Dijadikan Tumbal Eksperimen Negara

KAMPAR — Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mewajibkan ekspor kelapa sawit dan batu bara melalui BUMN mulai menuai kritik dari daerah penghasil sawit.

Pemuda Kampar, Mhd Sanusi, menilai kebijakan tersebut berpotensi menekan harga TBS petani dan mempersempit ruang hidup masyarakat kecil jika tidak dikawal secara serius.

Menurut Sanusi, pemerintah pusat jangan hanya bicara soal penyelamatan devisa negara, sementara di lapangan petani sawit justru semakin terpuruk akibat harga yang anjlok dan biaya produksi yang terus naik.

“Jangan rakyat kecil dijadikan tumbal atas kebijakan besar negara. Hari ini yang paling merasakan dampaknya itu petani di kampung kampung, bukan pejabat di Jakarta,” tegas Sanusi, Jumat (22/5/2026).

Ia mengatakan, kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN berisiko menciptakan ketergantungan pasar dan membuka peluang permainan tata niaga yang akhirnya berdampak langsung pada harga TBS di tingkat petani.

“Kalau semua ekspor dipusatkan lewat satu jalur, siapa yang bisa jamin harga sawit petani tidak dipermainkan? Jangan sampai muncul monopoli gaya baru berkedok nasionalisme ekonomi,” katanya.

Sanusi juga menyentil kondisi petani sawit di Kabupaten Kampar yang menurutnya saat ini sedang menghadapi tekanan berat. Harga sawit turun, pupuk mahal, kebutuhan hidup naik, sementara perhatian terhadap nasib petani dinilai masih minim.

“Pemerintah jangan hanya bangga bicara triliunan devisa dan hilirisasi, tapi lupa bahwa ada petani kecil yang tiap hari berjuang mempertahankan dapur tetap menyala,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah pusat transparan dalam menjalankan kebijakan tersebut serta melibatkan daerah penghasil sawit dalam pengawasan tata kelola ekspor agar tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.

“Kalau memang ini demi rakyat, buktikan. Jangan sampai yang kaya makin kaya, sementara petani sawit makin miskin di negeri penghasil sawit sendiri,” tambahnya.

Sanusi menegaskan, pemuda di daerah tidak anti terhadap kebijakan negara. Namun menurutnya, pemerintah wajib memastikan setiap keputusan nasional tidak mematikan ekonomi masyarakat bawah yang selama ini menjadi penopang utama sektor perkebunan sawit di Indonesia

Firdaus