Ultimatum 6 Bulan! Buruh Kuansing Desak Satgas PHK Dibentuk

 

Tirainusantara.co.id | Kuansing-Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Lapangan Limuno, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, berlangsung aman dan lancar, Minggu (03/05/2026).

Dalam momentum tersebut, Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kuansing, Jhon Hendri, menyampaikan sejumlah tuntutan di hadapan Wakil Bupati dan unsur Forkopimda.

Ia menegaskan bahwa pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) menjadi bukti panjangnya perjuangan kaum buruh selama puluhan tahun.

“Ini adalah hasil perjuangan panjang kaum buruh. Banyak hak yang hari ini kita nikmati, seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, lahir dari perjuangan kolektif,” ujarnya.

Namun, ia menyoroti kondisi di Kuansing yang dinilai masih tertinggal, khususnya di sektor perkebunan, di mana persoalan jaminan sosial tenaga kerja masih menjadi isu utama.

“Di daerah industri, persoalan BPJS sudah selesai. Tapi di Kuansing, buruh masih berjuang untuk mendapatkan hak dasar tersebut,” tegasnya.

FSPMI sebagai penyambung lidah seluruh Serikat pekerja se Kuansing juga mendesak Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi segera membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) serta memperkuat LKS Bipartit.

“Kami beri waktu enam bulan kepada pemerintah daerah untuk merealisasikan pembentukan Satgas PHK,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Kuansing, Muklisin, menyatakan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak pekerja.

“Hak-hak buruh wajib dipenuhi. Pemerintah daerah berkomitmen untuk itu,” tegasnya.

Terkait tim LKS tripatrit Kuansing Wabup Kuansing menegaskan segera di bentuk 

" Kepala dinas Ketenagakerjaan Kuansing segera susun tim lks tripartit Kuansing dalam kurun waktu enam bulan sudah selesai", tegasnya

Peringatan May Day ini menjadi ruang dialog antara buruh dan pemerintah, sekaligus momentum memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja di daerah.

(Hendra Yadi)*