Kontroversi RAPBD Inhil 2026, Mobil dan Speedboad Dinas Baru Bupati Inhil Nilainya Milyaran

Ketua DPC GWI Inhil : Indra Syahputra

TEMBILAHAN - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terus menuai kontroversi di saat pemerintah daerah harus mengencangkan ikat pinggang karena efek efisiensi anggaran.

Pembicaraan RAPBD Inhil 2026 ini menuai pro kontra di tengah masyarakat warung kopi, maupun di media sosial yang selalu ramai dengan komentar netizen. 

Berdasarkan informasi yang saat ini ramai diperbincangkan di warung kopi tembilahan ialah terkait rencana pengadaan Mobil dinas baru dan Speedboad baru Bupati Inhil yang nilainya cukup pantastis, sehingga tidak sedikit yang menyayangkan keputusan 

keputusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil tersebut.

Melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil melakukan pengadaan mobil dinas yang diperkirakan harganya mencapai 2,8 Milyar dan Speedboad yang diperkirakan harganya mencapai 2,3 Milyar di tengah banyak kepala daerah menolak untuk dibelikan mobil dinas.

Tidak tinggal diam atas hal ini, Ketua DPC GWI Inhil, Indra meminta Bupati Inhil H. Herman untuk membatalkan hal ini karena tentu terkesan menjadi pemborosan anggaran ditengah-tengah semangat efesiensi yang terus digaungkan pemerintah Pusat. 

"Tak perlu jauh-jauh mengambil contoh. Apa yang dilakukan Bupati Siak Afni patut ditiru karena Siak juga mengalami kesulitan anggaran sehingga bupatinya rela tidak menggunakan kendaraan dinas baru demi terpenuhinya kebutuhan yang urgen,” ungkap Indra 

Menurut aktivis yang kerap mengomentari kebijakan Pemkab Inhil itu, memang penggunaan kendaraan dinas yang baru tidak ada menyalahi aturan, namun persoalannya sekarang banyak sekali pengurangan dana transfer dari pemerintah. Sementara beban belanja tidak langsung Pemkab Inhil semakin bertambah akibat adanya penerimaan ribuan aparatur sipil negara (ASN) yang baru, baik PNS maupun PPPK.

"Aneh rasanya, Pemkab koar-koar dimana-mana tidak bisa membangun karena adanya pemangkasan anggaran oleh pusat dan bahkan harus meminjam ke PT SMI, tapi coba lihat belanja operasi kita ? Apakah wajar ada pengadaan mobil dan Speedboad Dinas baru ?," Ungkapnya dengan penuh kekecewaan. 

Untuk perimbangan berita memastikan hal ini, media sudah mengkonfirmasi Sekda Inhil, H. Tantawi Jauhari selaku Ketua TAPD Inhil dan Iwan Taruna selaku Ketua Banggar DPRD Inhil apakah benar dalam RAPBD Inhil 2026 ada rencana Pengadaan mobil dan Speedboad Dinas baru Bupati Inhil sebesar 2,8 dan 2,3 Milyar. Namun hingga berita ini diterbitkan baik itu Sekda Inhil maupun Ketua DPRD Inhil sama-sama belum memberikan jawaban.

Indra TT