APBD Inhil 2026: Saatnya Mengencangkan Ikat Pinggang Belanja yang Tak Produktif

Tirai Nusantara + Tahun anggaran 2026 seharusnya menjadi momentum koreksi serius bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menata ulang arah kebijakan fiskal daerah. Di tengah keterbatasan ruang fiskal, ketergantungan pada dana transfer pusat, serta kebutuhan masyarakat yang semakin mendesak, satu langkah rasional dan mendesak adalah mengurangi belanja operasional yang tidak penting dalam struktur APBD Inhil 2026.

Belanja operasional sejatinya diperlukan untuk menjaga roda pemerintahan tetap berjalan. Namun ketika pos ini membengkak tanpa korelasi langsung terhadap peningkatan kualitas layanan publik, maka belanja tersebut berubah menjadi beban. Inhil, dengan tantangan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan pengendalian kemiskinan, tidak lagi memiliki kemewahan untuk mempertahankan pola belanja seremonial dan rutinitas birokrasi yang minim dampak.

Masih kerap dijumpai anggaran perjalanan dinas yang berulang, rapat-rapat di luar daerah, kegiatan seremonial, hingga belanja penunjang administrasi yang nilainya tidak sebanding dengan hasil yang dirasakan masyarakat. Padahal, setiap rupiah APBD sejatinya adalah uang publik yang harus dipertanggungjawabkan manfaatnya secara nyata.

APBD Inhil 2026 idealnya berpijak pada prinsip value for money—efisien, efektif, dan berdampak. Pengurangan belanja operasional yang tidak esensial bukan berarti melemahkan kinerja aparatur, melainkan menggeser fokus anggaran ke belanja yang lebih produktif: perbaikan jalan dan jembatan desa, peningkatan layanan kesehatan di daerah terpencil, dukungan sektor pendidikan, serta penguatan ekonomi kerakyatan.

Langkah ini juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan pengendalian defisit anggaran. Pemerintah daerah perlu berani melakukan audit internal terhadap seluruh pos belanja operasional, memilah mana yang benar-benar mendukung kinerja, dan mana yang sekadar rutinitas tahunan tanpa indikator capaian yang jelas.

Di sinilah peran DPRD Inhil menjadi krusial. Fungsi anggaran dan pengawasan harus dijalankan secara tegas dan objektif. Pembahasan RAPBD 2026 tidak boleh berhenti pada formalitas politik, tetapi harus menjadi ruang koreksi terhadap pemborosan anggaran yang selama ini dianggap “biasa”.

Masyarakat Inhil menunggu keberpihakan nyata dari APBD, bukan sekadar angka di atas kertas. Ketika jalan desa masih rusak, pelayanan kesehatan belum merata, dan kesenjangan wilayah masih terasa, maka pengurangan belanja operasional yang tidak penting bukan lagi pilihan—melainkan keharusan.

APBD Inhil 2026 harus menjadi cermin keberanian untuk berubah: anggaran yang lebih ramping di birokrasi, namun lebih kuat di pelayanan publik. Jika ini terwujud, kepercayaan publik akan tumbuh, dan APBD benar-benar menjadi instrumen kesejahteraan, bukan sekadar alat menjalankan rutinitas pemerintahan.

Indra TT