DPC GWI Inhil Pinta Bupati Herman Tunda Belanja yang Tidak Perlu Agar Masyarakat Inhil Tetap Bisa Berobat Gratis dengan UHC

TEMBILAHAN – Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang semula dijadwalkan pada Kamis (15/01/2026) akhirnya gagal dilaksanakan setelah dalam pembasan masih menemui jalan buntu.

Hal tersebut terungkap saat awak media melakukan wawancara kepada Ketua DPRD Inhil, Iwan Taruna, ST, Kamis (15/01/2026) siang.

Persoalan utama yang menghambat kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Inhil adalah penganggaran program kesehatan gratis untuk masyarakat atau Universal Health Coverage (UHC).

Ketua DPRD Inhil, Iwan Taruna, mengungkapkan kebuntuan terjadi karena DPRD bersikukuh agar UHC dianggarkan penuh selama 12 bulan. Menurutnya, jaminan kesehatan masyarakat merupakan kebutuhan mendasar yang tidak boleh dikompromikan.

Iwan menjelaskan, pengurangan dana budget sharing dari Pemerintah Provinsi Riau untuk program UHC berdampak serius. Sebanyak 56 ribu peserta BPJS Kesehatan di Inhil terpaksa dinonaktifkan. Kondisi ini berpotensi membuat sebagian masyarakat harus menanggung biaya pengobatan secara mandiri saat sakit.

“Artinya, ketika masyarakat sakit sementara kepesertaannya dinonaktifkan, pembiayaan berobat tidak serta merta bisa ditanggung pemerintah,” tegasnya.

Untuk mengaktifkan kembali 56 ribu kepesertaan tersebut, dibutuhkan anggaran sekitar Rp13 miliar. DPRD Inhil pun mengusulkan agar Pemkab Inhil menunda sejumlah kegiatan yang dinilai kurang prioritas demi menjamin keberlanjutan jaminan kesehatan masyarakat.

Menyikapi hal itu, Ketua DPC GWI Inhil, Indra dalam keterangan resminya meminta Pemkab Inhil yang dinakhodai Bupati H. Herman dan Wabup Yuliantini menekankan pentingnya penyusunan APBD 2026 yang mengutamakan persoalan dasar masyarakat. 

Ketua DPC GWI Inhil itu menegaskan bahwa meskipun kondisi keuangan daerah sedang menurun, pemerintah tidak boleh mengorbankan sektor pelayanan publik, khususnya bidang kesehatan.

“Kami memahami adanya penurunan pendapatan daerah yang signifikan. Namun, program UHC adalah kebutuhan dasar masyarakat, dan ini harus tetap menjadi prioritas utama,” ujarnya 

Indra  menjelaskan bahwa harusnya melakukan penyisiran terhadap pos anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan belanja daerah dengan kemampuan keuangan terbaru setelah terjadi pemangkasan dana transfer pusat.

“Harusnya efisiensi dilakukan di sektor-sektor yang tidak vital. Biaya kesehatan yaitu termasuk untuk UHC, harus tetap aman. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, barulah kita bicara pembangunan infrastruktur, kalau untuk UHC Kurang 13 Milyar alokasikan ke UHC dulu, tunda yang tidak perlu," katanya

"Kita minta kepada Bupati Herman untuk menunda kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa ditunda demi persoalan Dasar kesehatan masyarakat ini. Masyarakat harus berobat gratis, Daftar UHC hari ini dan aktif hari ini, bukan daftar hari ini aktif bulan depan," tegasnya

“Kesehatan masyarakat adalah fondasi pembangunan. Kalau rakyatnya sehat, produktivitas ekonomi juga meningkat. Jadi, jangan sampai program seperti UHC dikorbankan,” pungkasnya.

Indra TT