Menuju Kota Terintegrasi, AHY Dorong Kementerian PU Realisasikan Program ICP di Bukittinggi

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kominfra), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mendorong Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat realisasi Integrated City Planning (ICP) sebagai bagian dari program pengembangan perkotaan nasional terintegrasi di Kota Bukittinggi.

Dorongan tersebut disampaikan AHY saat menerima Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, dalam pertemuan di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kamis (15/1/2026). Dalam pertemuan itu, Ramlan turut didampingi Kepala Bappelitbangda Ade Mulyani dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Rahmat AE.

Kota Bukittinggi sendiri telah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 kota percontohan nasional dalam program National Urban Development Project (NUDP) sejak tahun 2025. Program ini bertujuan mewujudkan kota yang terintegrasi, sejahtera, dan layak huni melalui perencanaan terpadu antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kota (Integrated City Planning/ICP) yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur serta tata kelola perkotaan berkelanjutan.

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan rasa bangga atas kepercayaan pemerintah pusat tersebut. Menurutnya, Bukittinggi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) memiliki posisi strategis, khususnya dalam sektor pariwisata, perkebunan, pertanian, dan industri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

“Menjadi salah satu dari 10 kota prioritas ICP tentu merupakan kebanggaan sekaligus peluang besar yang harus dimaksimalkan. Bukittinggi merupakan kawasan perkotaan dengan keunggulan pariwisata dan pelestarian warisan budaya. Ke depan akan ada pembangunan untuk peningkatan pelayanan publik, meliputi kawasan Jam Gadang, Pasar Atas dan Pasar Bawah, Jalan Sudirman, Lapangan Wirabraja, serta sejumlah titik strategis lainnya,” ujar Ramlan.

Ia menjelaskan, pada tahun 2025 lalu tahapan perencanaan berupa Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas telah rampung dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PU. Dari hasil perencanaan tersebut, kawasan Pasar Simpang Aur dan Koridor Jalan Sudirman ditetapkan sebagai kawasan percontohan.

Kawasan tersebut dirancang sebagai koridor ekonomi kreatif berbasis warisan budaya, yang mendukung aktivitas seni, kuliner, serta ritel dalam ruang publik yang hidup dan berkelanjutan.

“Ini peluang besar untuk meningkatkan dan mempercantik wajah Kota Bukittinggi. Tujuan akhirnya tentu untuk meningkatkan kunjungan wisata yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nilai pekerjaannya memang cukup besar, namun sesuai rencana, pembiayaannya akan didukung oleh Bank Dunia,” jelasnya.

Program pembangunan perkotaan terintegrasi ini membutuhkan anggaran yang signifikan. Namun karena merupakan bagian dari program nasional, pembiayaannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui kerja sama dengan Bank Dunia, dengan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PU bertindak sebagai Executing Agency (EA) proyek NUDP.

“Untuk implementasi rencana pengembangan kawasan tersebut, kami hari ini menemui Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, bersama Deputi Tata Ruang dan Staf Khusus Kemenko. Sesuai arahan Bapak Menko, akan segera dilaksanakan rapat koordinasi dengan Kementerian PU agar program ini dapat segera direalisasikan,” pungkas Ramlan.