Program Presiden Prabowo Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Jalan Di Tempat Desa Kualu Nenas, Kades Akui Sedang Cari Lahan

KAMPAR — Program strategis nasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto dinilai belum mendapat perhatian serius dari Kepala Desa Kualu Nenas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Saat sejumlah desa lain di Kabupaten Kampar telah menunjukkan progres signifikan—bahkan mencapai hampir 70 persen pembangunan dan telah berdiri kokoh—Desa Kualu Nenas justru masih berkutat pada tahap awal yang dinilai stagnan.

Kepala Desa Kualu Nenas mengakui hingga kini belum ada pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih. Ia berdalih masih dalam tahap pencarian lahan.

“Kami masih tahap mencari lahan untuk dibangun,” ujar Kades Kualu Nenas saat dikonfirmasi, Sabtu (31/1/2025).

Pernyataan tersebut menuai sorotan tajam dari masyarakat. Pasalnya, program Koperasi Merah Putih merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo sebagai upaya memperkuat ekonomi desa, membuka lapangan kerja, serta memutus ketergantungan masyarakat terhadap tengkulak dan rentenir.

Lambannya realisasi di Desa Kualu Nenas ini memunculkan dugaan kelalaian dan minimnya komitmen pemerintah desa dalam menindaklanjuti kebijakan strategis pemerintah pusat.

Salah satu tokoh pemuda desa kualu nenas yang tidak mau disebutkan namanya menyampaikan kepada awak media.Melalui telepon via whatshapp, Kami ingin mengetahui kejelasan  kelanjutan koperasi desa merah putih (KDMP) . Karena ini merupakan program dari presiden langsung bapak prabowo subianto. Kami tidak ingin desa kami ketinggalan program dari bapak presiden tersebut  Dan begitu pun kami juga merasa kades kualu nenas seperti tidak terlalu serius menanggapi program persiden ini. 

Begitu pu Sejumlah warga menilai alasan “masih mencari lahan” tidak relevan, mengingat program ini telah lama disosialisasikan dan desa memiliki kewenangan serta aset yang bisa dimanfaatkan.

“Desa lain bisa, kenapa Kualu Nenas tidak? Ini program presiden, bukan program biasa,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Masyarakat mendesak pemerintah kecamatan hingga Pemkab Kampar untuk melakukan evaluasi dan pembinaan serius terhadap kepala desa yang dinilai lamban menjalankan program nasional tersebut.

Jika dibiarkan berlarut, keterlambatan ini dikhawatirkan bukan hanya menghambat pembangunan desa, tetapi juga mencederai semangat pemerintahan Presiden Prabowo dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa melalui Koperasi Merah Putih.

(Firdaus)