Satu Abad Jam Gadang Dari Bukittinggi, Menuntut Keadilan Narasi Sejarah Nasional

​BUKITTINGGI — Ruang Balairung Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi tak sekadar menjadi tempat berkumpul pada Kamis pagi (18/6). Di bawah langit Minangkabau, atmosfer sarat haru dan heroisme membuncah dalam Seminar Nasional bertajuk “Bukittinggi Kota Perjuangan”. Momentum ini bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah refleksi kritis satu abad berdirinya Jam Gadang sekaligus momentum menggugat tempat Bukittinggi dalam konstelasi sejarah blueprint kemerdekaan Indonesia.

​Acara yang diinisiasi oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia ini menjadi panggung bertemunya para penjaga memori bangsa. Hadir di antaranya sejarawan legendaris Prof. DR. Anhar Gonggong, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Prof. DR. Agus Mulyana, M.Hum, tokoh regional Tan Sri DR. Rais Yatim, perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga pucuk pimpinan kota, Wali Kota H.M. Ramlan Nurmatias, SH Datuak Nan Basa dan Wakil Wali Kota Ibnu Asis, STP Sutan Saidi.

​Menolak Lupa Meluruskan Benang Kusut PDRI

​Fokus utama seminar ini tertuju pada satu titik krusial yang selama ini dinilai terpinggirkan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Ketika Yogyakarta jatuh dan para pemimpin pusat ditawan pada Agresi Militer Belanda II, di jantung Sumatra-lah urat nadi Republik ini disambung kembali.

​Direktur Sejarah dan Permuseuman, Agus Mulyana, menegaskan bahwa sejarah bangsa ini berutang rekonstruksi yang adil.

​“Perlunya sejarah direkonstruksi melalui Museum PDRI agar masyarakat kita memiliki memori kolektif atas masa lalunya dan kebanggaan terhadap sejarah kebangsaannya,” tegas Agus.

​Senada dengan itu, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, secara lugas menyuarakan kegelisahan masyarakat Sumatra Barat. Ia menuntut agar porsi sejarah lokal, khususnya peran Bukittinggi sebagai penyelamat eksistensi republik, ditulis secara proporsional dalam buku-buku sejarah nasional.

“Ada banyak tuntutan dan pengorbanan masyarakat Sumatera Barat pada masa PDRI. Pada dasarnya sejarah PDRI harus diluruskan dan tidak boleh diputar-putar,” ujar Ramlan diplomatis namun tajam.

​Air Mata Pewaris dan Senjata Gagasan

​Suasana seminar mencapai puncak emosionalnya saat Chalid Prawiranegara—putra dari Nakhoda PDRI, Mr. Syafruddin Prawiranegara—naik ke podium. Di satu sisi, ia menyampaikan rasa takzim atas apresiasi Pemerintah Kota Bukittinggi yang mengabadikan nama ayahnya sebagai nama Perpustakaan Daerah yang akan segera diresmikan.

​Namun, di sisi lain, getar suaranya tak mampu menyembunyikan luka sejarah yang mendalam.

​“Sebagai anak Mr. Syafruddin Prawiranegara, di satu sisi saya bangga nama besar ayahanda saya diabadikan. Namun di sisi lain saya sedih karena ayah saya belum tercatat secara layak dalam sejarah, padahal beliau telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi republik pada masa kemerdekaan,” ungkap Chalid, memijit sanubari seluruh hadirin.

​Pengakuan heroik Syafruddin yang kerap kali "terlupakan" dalam teks-teks arus utama menjadi otokritik besar bagi penulisan sejarah Indonesia modern.

​Menutup argumen tentang esensi perjuangan orang Minang, Ramlan Nurmatias mengingatkan kembali bahwa kontribusi Sumatra Barat terhadap kemerdekaan tidak melulu diukur dari desing peluru, melainkan dari ketajaman visi.

“Senjata orang Sumbar adalah pemikiran dan kertas. Dari sanalah lahir strategi, diplomasi, dan keputusan-keputusan penting yang menyelamatkan republik,” pungkasnya.

​Catatan Jurnalis Fondasi Identitas yang Belum Usai

​Satu abad Jam Gadang bukan sekadar perayaan atas kokohnya menara jam bergaya arsitektur ikonik tersebut, melainkan lonceng pengingat. Kemerdekaan Indonesia adalah kerja kolektif, dan Bukittinggi menolak untuk sekadar menjadi catatan kaki. Forum ini menjadi manifesto tegas: Sudah saatnya narasi sejarah nasional ditulis dengan tinta keadilan.