Pemko Bukittinggi Koordinasikan Pengamanan Barang Milik Daerah ke KPK RI

Bukittinggi -​Wali Kota Bukittinggi menemui Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah I KPK RI di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (28/7/2026). Pertemuan tersebut berfokus pada langkah pengamanan Barang Milik Daerah (BMD), khususnya terkait lahan gedung DPRD yang hingga kini masih memicu polemik antara Pemko Bukittinggi dengan Yayasan Fort de Kock.

​Dalam kesempatan itu, Wali Kota menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah untuk mengamankan seluruh BMD. Salah satu langkah nyatanya adalah dengan memasang papan tanda kepemilikan.

​Upaya dan komitmen Pemko Bukittinggi ini mendapat respons positif dari Korsupgah Wilayah I KPK RI, yang juga memberikan sejumlah masukan strategis. Sebagai tindak lanjut, KPK berencana mengundang pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan polemik tanah tersebut secara tuntas.