Warga Kecewa Kadis Absen, Reses DPRD Bukittinggi Dapil MKS Soroti Sampah Hingga Tata Kelola Anggaran

​BUKITTINGGI — Halaman Kantor Camat Mandiangin Koto Selayan (MKS) menjadi lokasi digelarnya Reses Anggota DPRD Kota Bukittinggi Masa Sidang III Tahun 2025/2026 untuk Daerah Pemilihan (Dapil) MKS pada Selasa, 4 Agustus 2026. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Bukittinggi yang diwakili oleh Camat MKS, Fachrul Razi, S.Sos., M.Si. Datuak Parpatiah.

​Reses tersebut dihadiri langsung oleh jajaran Anggota DPRD Dapil MKS, yakni Amrizal, A.Md. (PKB), H. Shabirin Rachmat, S.Sos. (Gerindra), Yundri Refno Putra, S.T. (Gerindra), Berliana Betris, S.I.P. (Golkar), Neni Anita, S.H. (NasDem), dan Dede Suriady Harahap (PAN). Turut hadir tokoh masyarakat seperti Trismon (mantan Ketua DPRD Bukittinggi), Tasmon, Ir. Mewizardi, jajaran kader PKK, perangkat kelurahan, pengurus RT/RW, tokoh adat, Karang Taruna, serta warga setempat.

​Sayangnya, jalannya reses diwarnai kekecewaan warga akibat ketidakhadiran para Kepala Dinas (Kadis) dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Bukittinggi. Diskusi tersebut hanya diwakili jajaran sekretaris atau staf bawahan yang tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan langsung atas persoalan mendesak di lapangan.

​Poin-Poin Utama Reses MKS

​Kritik Ketidakhadiran Kadis & Isu Musrenbang

Masyarakat bersama legislator menilai absennya para Kadis mencederai etika tata kelola pemerintahan. Kondisi ini diperparah oleh keluhan warga terkait ketiadaan forum Musrenbang saat ini sebagai jembatan komunikasi tingkat kelurahan, sehingga aspirasi masyarakat terkesan diabaikan oleh pihak eksekutif.

​Isu Pengadaan Mobil Dinas & Keprihatinan Tokoh Masyarakat

Dalam forum tersebut, tokoh masyarakat Trismon menyoroti dan mempertanyakan kebenaran isu terkait adanya rencana pengadaan mobil dinas baru bagi para Kepala Dinas. Trismon menyampaikan rasa keprihatinannya yang mendalam terhadap nasib dan kondisi ekonomi masyarakat saat ini jika anggaran daerah justru dialokasikan untuk fasilitas pejabat. Menanggapi hal itu, Amrizal secara tegas menyatakan penolakannya. Ia menegaskan bahwa jikapun rencana pengadaan mobil dinas tersebut benar ada, pihak DPRD akan menolaknya secara tegas demi memperjuangkan kepentingan masyarakat.

​Pengawasan Pembangunan KAN & Kajian Dana Hibah

Anggota DPRD dari Partai Gerindra, H. Shabirin Rachmat, S.Sos., menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap rencana pembangunan Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) guna mencegah terjadinya duplikasi anggaran (double budgeting) antara dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dan Hibah . Terkait alokasi dana hibah tersebut, Shabirin menegaskan akan melakukan pengkajian ulang secara menyeluruh agar penganggarannya tepat sasaran, transparan, serta dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

​Masalah Sampah & Inovasi Lingkungan

Menyikapi penanganan sampah di RW 04 dan RT 06 Puhun Tembok, Amrizal, A.Md. (PKB) mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menunjukkan komitmen dan program kerja nyata, bukan sekadar rutinitas formalitas. Sejalan dengan hal itu, Yundri Refno Putra, S.T. bersama Shabirin Rachmat mendorong DLH untuk lebih aktif memfasilitasi serta menganggarkan ide kreatif warga—seperti pengolahan sampah mandiri dan budidaya maggot—sekaligus menggelar sosialisasi masif di tengah masyarakat.

​Keberlanjutan Angkot Gratis & Komitmen Keterbukaan Aspirasi

Menanggapi tingginya biaya transportasi pelajar rute SMAN 4 Panorama Baru, Berliana Betris, S.I.P. menegaskan komitmen DPRD untuk mengawal keberlanjutan program angkutan gratis hingga tahun depan. Sementara itu, Neni Anita, S.H. (NasDem) menyampaikan ungkapan khas terkait keterbukaannya menyerap aspirasi warga. Neni mengibaratkan bahwa dirinya ibarat pintu yang selalu terbuka 24 jam untuk siap menampung dan memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat.

​Fokus Infrastruktur CGB & Aspirasi Keagamaan

Khusus pembangunan di wilayah Campago Guguak Bulek (CGB), Dede Suriady Harahap (PAN) berfokus menampung dan mengawal aspirasi pembenahan infrastruktur setempat. Hal ini m

ini meliputi perbaikan drainase penanggulangan banjir Luak Anyia, perbaikan Jalan Cempaka (RW 02 CGB), kelanjutan pembangunan sarana air dan menara Masjid Jamiak, serta kepastian status Gedung Serba Guna Inkorba.

​Seluruh legislator Dapil MKS berjanji akan mengawal ketat seluruh catatan reses pada Selasa, 4 Agustus 2026 ini dan mendesak Pemko Bukittinggi untuk menghadirkan jajaran Kadis secara langsung pada forum-forum berikutnya demi percepatan pengambilan keputusan strategis.