Pemerintah Kota Bukittinggi Evaluasi Proyek Drainase Soekarno Hatta, Awak Media Soroti Pengawas Teknis yang Diduga Ulur Waktu Konfirmasi

BUKITTINGGI — Kelanjutan proyek Peningkatan Trotoar dan Saluran Drainase Jalan Soekarno Hatta yang dikerjakan oleh CV. Dwi Tunggal Jaya terus mendapat pengawalan ketat dari kalangan media dan publik. Di tengah sorotan mandeknya aktivitas pekerja di lapangan selama hampir dua pekan terakhir, awak media menyoroti sikap pengawas teknis berinisial F yang diduga sengaja mengulur-ulur waktu saat dimintai konfirmasi terkait langkah taktis percepatan pekerjaan.

​Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah menggelar rapat Show Cause Meeting (SCM) II pada Jumat, 23 Oktober 2026, yang turut dihadiri oleh pihak Kejaksaan Negeri. Rapat tersebut membahas evaluasi progres fisik akibat dugaan keterlambatan, di mana pihak penyedia jasa menyatakan komitmennya untuk menggenjot pekerjaan agar selesai tepat waktu.

​Kepala Dinas PUPR Kota Bukittinggi, Rahmat Afrisyaf Elsa, menegaskan bahwa pihaknya bersama konsultan pengawas akan terus memantau progres fisik, kualitas konstruksi, serta kepatuhan terhadap spesifikasi teknis dalam dokumen kontrak.

​Namun, komitmen di atas kertas tersebut dipertanyakan di tingkat lapangan. Ketika awak media berupaya melakukan fungsi kontrol sosial dengan mengonfirmasi langkah konkret apa yang akan diambil oleh pengawas dan manajemen agar target pekerjaan dapat tercapai secara maksimal, respons yang diterima justru mengecewakan.

​Pengawas teknis F yang dihubungi terkesan menunda-nunda dan mengulur waktu untuk memberikan tanggapan resmi. Sempat berdalih akan mengkondisikan dengan manajer proyek yang disebut sedang menuju ke Bukittinggi, namun hingga berita ini diturunkan, penjelasan substantif tersebut tidak pernah terealisasi. Sikap tertutup dan terkesan menghindar ini kontras dengan prinsip keterbukaan informasi yang wajib dijunjung dalam proyek fisik bersumber dari anggaran publik.

​Persoalan di lapangan kian pelik mengingat sebelumnya pengawas lapangan berinisial D sempat melontarkan pengakuan bernada menyamar sebagai wartawan saat dikonfirmasi perihal klarifikasi penggunaan material besi bekas.

​Melihat kondisi ini, publik dan awak media mendesak Dinas PUPR serta konsultan pengawas untuk bertindak tegas. Langkah-langkah nyata dari manajemen pelaksana sangat dinantikan agar sisa waktu kontrak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan mutu konstruksi yang sesuai standar, tanpa ada lagi kesan saling lempar tanggung jawab atau mengulur waktu konfirmasi kepada publik.