Hantaran Ranperda BPBD Resmi Disampaikan dalam Paripurna

​BUKITTINGGI — Komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam memperkuat sistem mitigasi bencana di Kota Bukittinggi semakin menguat. Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, secara resmi menghantarkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi yang digelar pada Rabu, 11 November 2026. 

​Langkah strategis ini merupakan wujud nyata kepedulian Pemerintah Kota (Pemko) dan DPRD Bukittinggi terhadap perlindungan keselamatan masyarakat, mengingat tingginya potensi ancaman bencana alam di wilayah Kota Jam Gadang ini.

​Urgensi Mitigasi Belajar dari 97 Kejadian Bencana

​Berdasarkan data historis, kebutuhan mendesak akan hadirnya lembaga khusus penanggulangan bencana tidak dapat ditunda lagi. Sepanjang tahun 2024 saja, Kota Bukittinggi mencatat setidaknya 97 kejadian bencana alam yang menuntut respons cepat dan terpadu. Rincian kejadian tersebut meliputi

​Banjir 46 kejadian,​Cuaca Ekstrem  41 kejadian,​Tanah Longsor 5 kejadian,​Puting Beliung  3 kejadian,​Gempa Bumi 2 kejadian

​Menanggapi eskalasi tersebut, sinergi erat antara DPRD dan Pemko Bukittinggi sangat diperlukan untuk menghadirkan payung hukum yang kuat, sehingga penanganan prabencana maupun pascabencana dapat berjalan lebih cepat, terpadu, dan tepat sasaran.

​Landasan Regulasi dan Administrasi yang Matang

​Dari sisi administratif dan regulasi, pengajuan Ranperda ini telah melewati serangkaian tahapan pengkajian yang matang serta sesuai dengan koridor hukum yang berlaku

​UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

​Permendagri No. 18 Tahun 2025.

​Rekomendasi Gubernur Sumatera Barat No. 000.8.1.2/429/Org-2026 tertanggal 1 Oktober 2026.

​Hasil Harmonisasi Kanwil Kemenkumham Sumbar tertanggal 6 November 2026.

​Komitmen Efisiensi "Miskin Struktur, Kaya Fungsi"

​Dalam pemaparannya di hadapan pimpinan dan anggota dewan, Wali Kota Ramlan menegaskan bahwa kelembagaan BPBD yang diusulkan dirancang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tipe C. Konsep ini memegang teguh prinsip efisiensi birokrasi agar alokasi anggaran benar-benar berpihak pada keselamatan warga.

​"Pengusulan BPBD sebagai SKPD Tipe C menerapkan prinsip miskin struktur, kaya fungsi, sehingga anggaran daerah dapat lebih diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan pelayanan penanggulangan bencana secara langsung di lapangan," ujar Wali Kota Ramlan.

​Kebijakan ini diambil secara cermat mengingat proporsi belanja pegawai Pemko Bukittinggi saat ini masih berada di kisaran 43%. Dengan luas wilayah 24,173 kilometer persegi dan jumlah penduduk mencapai 143.595 jiwa, Pemko bersama DPRD Bukittinggi bersepakat untuk menghindari pembengkakan struktur birokrasi dan memfokuskan alokasi anggaran langsung ke operasional lapangan.

​Melalui Rapat Paripurna Hantaran Ranperda ini, DPRD Kota Bukittinggi menyambut baik langkah eksekutif dan siap menindaklanjuti tahapan pembahasan berikutnya demi mewujudkan Bukittinggi yang semakin tangguh, sigap, dan terlindungi dari ancaman bencana.