LSM-AMTI Kritik Prioritas DPR: Ramai Bahas HMP Gibran, RUU Perampasan Aset Justru Disorot Sepi Kehadiran

JAKARTA – Sikap sejumlah anggota DPR RI dalam menyikapi wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuai kritik. Ketua Umum DPP Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (LSM-AMTI), Tommy Turangan, SH, mempertanyakan konsistensi dan prioritas para wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya di parlemen.

Turangan menilai DPR seharusnya lebih mengutamakan agenda yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas, termasuk pemberantasan korupsi dan penyelamatan aset negara, dibandingkan terlalu larut dalam dinamika politik elite.

Menurutnya, anggota DPR merupakan representasi rakyat yang memperoleh mandat melalui pemilihan umum. Begitu pula Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan legitimasi dari suara masyarakat melalui pemilihan langsung.

Ia kemudian mengingatkan hasil Pilpres 2024, ketika pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memperoleh dukungan mayoritas suara nasional.

Atas dasar itu, Turangan mempertanyakan apakah dorongan penggunaan HMP terkait posisi Gibran benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat atau justru lebih mengakomodasi kepentingan politik kelompok tertentu.

"Persoalannya, apakah langkah tersebut benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat atau justru lebih mengakomodasi kepentingan elite partai? Para wakil rakyat seharusnya tidak melupakan bahwa jabatan yang mereka duduki merupakan amanah dari rakyat," ujar Turangan.

Ia mengingatkan, apabila DPR lebih banyak disibukkan dengan agenda politik tertentu, sementara persoalan mendasar masyarakat kurang mendapat perhatian, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif bisa semakin menurun.

Bahkan, menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memunculkan sikap apatis masyarakat terhadap proses politik dan pemilihan anggota legislatif pada masa mendatang.

"Jangan sampai masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap DPR. Jika aspirasi rakyat tidak lagi menjadi perhatian, bukan tidak mungkin muncul sikap apatis masyarakat terhadap proses pemilihan anggota legislatif ke depan," tegasnya.

Bandingkan dengan Pembahasan RUU Perampasan Aset

Tak hanya menyoroti dinamika politik terkait Gibran, Turangan juga mempertanyakan keseriusan anggota DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, terutama ketika membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Regulasi tersebut dinilai penting dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi, khususnya dalam memulihkan dan menyelamatkan aset negara yang berasal dari tindak pidana.

Turangan membandingkan perhatian anggota parlemen terhadap wacana HMP dengan pembahasan RUU Perampasan Aset. Ia mempertanyakan mengapa agenda politik tertentu terkesan mendapatkan perhatian besar, sementara pembahasan regulasi yang menyangkut kepentingan pemberantasan korupsi justru memunculkan sorotan mengenai tingkat kehadiran anggota dewan.

"Ini yang menjadi pertanyaan publik. Ketika membahas persoalan politik seperti upaya menyingkirkan Gibran dari kursi Wakil Presiden, ratusan anggota DPR disebut hadir. Namun, ketika membahas RUU Perampasan Aset yang menyangkut kepentingan pemberantasan korupsi dan penyelamatan aset negara, justru muncul sorotan terkait kehadiran anggota dewan," ungkapnya.

Ia juga mengkritik perilaku sebagian legislator yang dinilainya belum menunjukkan keseriusan dalam mengikuti agenda persidangan.

Menurut Turangan, kehadiran anggota DPR tidak semestinya hanya terlihat ketika agenda politik menjadi perhatian. Para legislator harus menunjukkan tanggung jawab yang sama dalam setiap pembahasan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

"Rakyat membutuhkan wakil yang benar-benar bekerja, bukan hanya hadir ketika ada kepentingan politik tertentu. Fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran harus dijalankan secara sungguh-sungguh. Jangan sampai kepentingan rakyat justru dikesampingkan," tutup Turangan.

Turangan berharap DPR RI dapat mengevaluasi prioritas kerja dan meningkatkan kedisiplinan anggotanya. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap parlemen tidak hanya ditentukan oleh pernyataan politik, tetapi juga oleh kesungguhan wakil rakyat dalam menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik.

(Firdaus)