Percepat Digitalisasi Birokrasi, Bupati Rohil Tinjau Perekaman TTE PPPK Paruh Waktu



BAGANSIAPIAPI – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) terus mendorong transformasi 

digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pada layanan administrasi 

kepegawaian. Salah satu langkah yang dilakukan adalah perekaman Tanda Tangan Elektronik 

(TTE) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan 

Pemkab Rohil.


Komitmen tersebut terlihat saat Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, meninjau langsung 

pelaksanaan perekaman TTE di Aula Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan 

Persandian (Diskominfotiks) Rohil, Rabu (14/10/2026).


Dalam kunjungan itu, Bupati didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rohil, Yulisma, serta Inspektur Daerah, Sarman Syahroni. 


Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan proses perekaman identitas

digital bagi PPPK Paruh Waktu.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola 

administrasi kepegawaian berbasis digital agar proses pelayanan dapat berlangsung lebih 

tertib, efisien, dan akuntabel.

TTE Dukung Administrasi Kepegawaian Berbasis Digital.


Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Diskominfotiks Rohil, Juliandra, SH, menyambut baik kunjungan 

Bupati beserta jajaran. Menurutnya, perhatian langsung pimpinan daerah menjadi dukungan 

bagi pelaksanaan transformasi digital di lingkungan pemerintahan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati beserta Ibu Yulisma selaku Kepala 

BKPSDM yang telah meninjau langsung kegiatan perekaman tanda tangan elektronik untuk 

tenaga PPPK Paruh Waktu,” ujar Juliandra.


Ia menjelaskan, penerapan TTE diarahkan untuk mendukung proses administrasi kepegawaian 

secara digital, termasuk kebutuhan administrasi kontrak kerja pegawai pada masa mendatang.

Melalui sistem digital tersebut, proses administrasi diharapkan dapat dilakukan secara lebih 

praktis dan terintegrasi, sekaligus mengurangi ketergantungan pada prosedur manual.

BKPSDM Perkuat Validasi Identitas Digital


Kepala BKPSDM Rohil, Yulisma, menjelaskan bahwa perekaman TTE merupakan bagian dari 

upaya validasi identitas digital tenaga PPPK Paruh Waktu. Pelaksanaannya dilakukan melalui 

koordinasi antara BKPSDM dan Diskominfotiks Rohil.


Menurutnya, validasi identitas menjadi bagian penting dalam mendukung ketertiban 

administrasi kepegawaian, terutama dalam pengelolaan data dan dokumen yang berkaitan 

dengan hubungan kerja pegawai.


“Kami dari BKPSDM telah menyiapkan alur teknis yang berkolaborasi dengan Diskominfotiks 

guna memvalidasi identitas digital seluruh tenaga PPPK Paruh Waktu. Langkah ini sangat 

penting untuk memastikan tata kelola administrasi kepegawaian berjalan dengan transparan, 

akurat, dan memiliki payung hukum yang kuat sejalan dengan kebijakan pimpinan daerah,” terang Yulisma.


Sinergi kedua perangkat daerah tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan 

administrasi kepegawaian yang lebih terstruktur serta mempermudah proses pelayanan bagi 

pegawai di lingkungan Pemkab Rohil.

Kendala Jaringan Sempat Terjadi

Dalam pelaksanaan perekaman, Juliandra mengungkapkan sempat terjadi kendala jaringan 

yang berdampak pada koneksi ke server selama beberapa menit saat proses pengambilan 

data.

Meski demikian, kendala tersebut dapat diatasi dan kegiatan tetap berjalan. Ia menilai 

kesiapan sumber daya manusia dan koordinasi teknis menjadi faktor pendukung dalam 

menjaga kelancaran proses perekaman.

“Kendala yang ada cuma masalah biasa, karena sempat terjadi keterlambatan jaringan yang 

berpengaruh ke server sekitar beberapa menit saat penjemputan data. Selebihnya, proses 

pelaksanaan masih berjalan normal. Kita juga memiliki SDM yang memang sudah siap untuk 

melaksanakan rangkaian kegiatan perekaman ini,” jelasnya.

Optimalkan Pemanfaatan Aplikasi SIKOPAR

Perekaman TTE bagi PPPK Paruh Waktu tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut 

komitmen bersama dalam pemanfaatan aplikasi SIKOPAR atau Sistem Informasi Kontrak ASN 

PPPK dan PPPK Paruh Waktu.

Pemanfaatan aplikasi ini diarahkan untuk mendukung pengelolaan administrasi kontrak 

kepegawaian secara digital, sehingga data dan proses administrasi dapat ditata dengan lebih 

sistematis.


Melalui penerapan TTE dan pemanfaatan SIKOPAR, Pemkab Rohil berupaya memperkuat tata 

kelola pemerintahan berbasis elektronik. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung 

peningkatan kualitas pelayanan administrasi, memperkuat akurasi data, serta mewujudkan

birokrasi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Transformasi digital ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam menyesuaikan 

proses kerja pemerintahan dengan kebutuhan pelayanan yang semakin mengandalkan sistem 

informasi dan teknologi.(Infotorial)

0 Komentar